Karena pelakanaan Muprov Kadin Jabar ini cacat hukum, maka dengan sendirinya terpilihnya Almer Faiq Rusydi juga tidak sah. Apalagi menurut data yang diperoleh media ini, beberapa peserta Muprov tanggal 15 itu seperti Fadludin Damanhuri (Karawang), Afidah (Kabupaten Cirebon) dan HM Gunawan (Kota Bekasi) sudah bukan lagi pengurus karena sudah diberhentikan.
Menanggapi penyelanggaraan Muprov Kadin Jabar tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jabar Herman Muchtar mengaku prihatin. Sebagai senior di Kadin Jabar dia bersama para senior lainnya awalnya berharap tidak ada perpecahan di tubuh Kadin Jabar. Para senior mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat menginginkan kalau Muprov itu dilaksanakan seusai pergantian kepemimpinan di Indonesia.
“Untuk menghormati pergantian pemerintahan. Selain itu untuk menunggu dualisme pengurusan di Kadin Pusat bersatu dulu, atau beres dulu,” ujar Herman Muchtar. Jadi intinya, Kita, kata Herman, ingin kepengurusan Kadin Jabar tidak terpecah. “Itu yang selalu kami bicarakan,” tegas Herman.
Nada yang sama disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisna. Ketika dimintai tanggapannya Agung menyayangkan Muprov Kadin Jabar dipaksakan pada 15-16 Oktober, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan diundur setelah pelantikan presiden. “Kita harus ikut pemerintah, karena Kadin kan mitra pemerintah,” kata Agung.
TUNGGU KEPUTUSAN PEMERINTAH
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Kadin Karawang Emay Ahmad Maehi SAg,SH menganggap pelaksanaan Muprov Kadin Jabar tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan organisasi. Menurut yang dia ketahui, Muprov tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Jabar sebagai penanggungjawab. Selain itu, para senior yang duduk di Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan mayoritas juga tidak hadir.
Emay mengatakan, surat keputusan panitia yang diketahui Ketua Umum tentang pengunduran waktu pelaksanaan Muprov sebenarnya sudah tepat. Tujuan pengunduran waktu untuk menghormati pemerintah di mana dalam waktu dekat ini akan ada pergantian Presiden dari Jokowi ke Prabowo. “Kita patut hormati karena Kadin sebagai tempat kumpulnya para pengusaha merupakan mitra pemerintah. Jadi apa pun alasannya tidak bisa lepas dari pemerintahan,” kata Emay. ****
