OTOTEKNOPLUS – Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa geram karena perizinan event olahraga dan konser musik di Indonesia terlalu bertele-tele.
Salah satu contohnya yakni MotoGP Mandalika yang membutuhkan 13 perizinan sebelum event tersebut digelar.
Di acara peluncuran digitalisasi perizinan event di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jokowi mengatakan MotoGP Mandalika membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia.
Namun, yang sangat disayangkannya perizinan untuk menggelar event tersebut terlalu bertele-tele sehingga membuatnya merasa lemas.
“Ini (MotoGP Mandalika) efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp 4,3 triliun. Bisa melibatkan tenaga kerja 8 ribu (orang), UMKM yang terlibat kurang lebih seribu. Tapi begitu saya tanya, bagaimana mengenai perizinan? Lemes saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” ujar Jokowi di acara peluncuran digitalisasi perizinan event di Kebayoran Baru, 24 Juni 2024.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan MotoGP memang tidak mengurus surat perizinan, tapi diperluas menjadi ‘surat rekomendasi’.
Menurut pemimpin Indonesia ini, surat rekomendasi tersebut diurus dari jenjang kecamatan hingga pusat.
“Surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB dan surat rekomendasi dari Mabes Polri. Kemudian ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari Dinas Kebakaran. Harus punya ini, kalau tidak, izin-izin itu tadi tidak keluar,” tuturnya.
